Legal Protection for Cooperatives Whose Customers Commit Breach of Contract
Study of Decision Number 293/Pdt.G/2021/PN MDN
DOI:
https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1095Keywords:
: Legal Protection, Cooperatives, DefaultAbstract
This study aims to analyze the legal considerations taken by judges in cases of breach of contract (default) by customers against cooperatives, based on Decision Number 293/Pdt.G/2021/PN Mdn, and to identify appropriate legal measures that can be pursued by cooperatives in resolving such cases. The research employs a normative legal method with a case study approach. Data were collected through a literature review and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that the judge's considerations are influenced by several factors, including the terms of the contractual agreement, the supporting evidence submitted by the parties, and the contextual impact of the COVID-19 pandemic. In dealing with cases of default, cooperatives may adopt persuasive measures and engage in alternative dispute resolution mechanisms. This study contributes theoretically to the field of legal studies, particularly in understanding judicial reasoning in civil cases, and provides practical insights for cooperatives in managing contractual disputes effectively.
References
Dewi, N. M. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap badan hukum koperasi simpan pinjam terhadap debitur wanprestasi (Studi di KSP Sejahtera Mataram). Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
Hatta, M. (1954). Membangun koperasi dan koperasi membangun. Jakarta: Penerbit Indonesia Raya.
Hendrojogi. (2002). Koperasi: Azas-azas, teori, dan praktek. Jakarta: Rajawali Pers.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Nopirin. (2000). Pengantar ilmu ekonomi moneter. Yogyakarta: BPFE.
Pakpahan, E. F. (2016). Tinjauan yuridis terhadap sengketa peralihan hak atas tanah dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 416/K/TUN/2013).
Pakpahan, E. F. (2023). Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 PK/PDT/2020).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 293/Pdt.G/2021/PN Mdn.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ramadhan, S. (2018). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Pegawai/Karyawan Sekolah Lanjutan Negeri Mutiara (KPN KARSELA MUTIARA) di Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.
Rizal, S. (tanpa tahun). Analisis implikasi permasalahan wanprestasi dalam kredit perbankan (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2337 K/PDT/2009). Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS).
Sianturi, R. (2021). Pandemi Corona sebagai dalil force majeure dalam pembatalan suatu kontrak. Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS).
Subekti, R. (1992). Aspek-aspek hukum perikatan nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti. (2001). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Suhaila Zulkifli. (2023). Perlindungan hukum pemberian kredit secara digitalisasi kepada debitur dalam masa perkembangan financial technology (fintech). Universitas Prima Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Westra, & Putu. (2016). Wanprestasi dalam hal pemberian kredit tanpa jaminan kepada debitur Koperasi Kumbasari Bandung. Kertha Semaya.
Willy Tanjaya. (2019). Perlindungan hukum terhadap karyawan yang dirumahkan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Putusan: Nomor 491 K/PID. SUS-PHI/2017). Universitas Prima Indonesia.
Zulkifli, dkk. (2021). Tinjauan yuridis gugatan wanprestasi yang tidak dapat diterima oleh pengadilan (Studi kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.
Zulkifli, dkk. (2022). Analisis hukum terhadap aturan kebijakan pengajuan kepailitan yang berkeadilan di masa pandemi COVID-19. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.
Zulkifli, dkk. (2023). Penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi COVID-19 (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Samosir). Jurnal Interpretasi Hukum.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
